Suararealitas.com, Jakarta – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) tahun 2022, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Jakarta Barat, secara daring.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan Musrenbang ini merupakan kelanjutan dari forum musrenbang Kecamatan dan menjadi salah satu tahapan dalam rangka penyusunan RPKD tahun 2022 yang berlangsung di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (23/3/2021).
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan, pra Musrenbang tingkat Kota Jakarta Barat merupakan kelanjutan dari forum musrenbang Kecamatan dan menjadi salah satu tahapan dalam rangka penyusunan RPKD tahun 2022.
Dalam penyusunan RPKD Tahun 2022 tentunya mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jakarta Barat.
“Ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pada kegiatan Pra Musrenbang diantaranya, mendukung visi dan misi RPJMD 2017-2022, pemulihan ketahanan ekonomi akibat dampak covid-19, peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat dan nyaman, dan mempriroritaskan usulan warga, baik yang disampaikan melalui rembuk RW, usulan langsung, maupun hasil reses DPRD DKI Jakarta,” tuturnya.
Hal lain yang turut menjadi perhatian untuk dibahas dan didiskusikan pada kegiatan musrenbang adalah tingginya angka pengangguran berdasarkan data BPS tahun 2020 berjumlah 107.658 orang, jumlah penduduk miskin, serta 92 kawasan RW kumuh di Jakarta Barat.
“Dibahas juga tentang 38 titik lokasi rawan genangan, 7 titik missing link, dan 586 RW baru terbangun bank sampak, serta 11 kelurahan lokasi fokus penanganan stunting. Termasuk maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di 8 kecamatan, dan pelayanan air bersih di beberapa wilayah yang belum maksimal,” jelasnya.
Pra Musrenbang tingkat kota Jakarta Barat yang dilaksanakan secara online dihadiri para asisten, pimpinan SKPD/UKPD, kepala puskesmas, satpol PP dan lainnya.**AMR/Red
