Jateng – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali meminta Badan Usaha menjaga keandalan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang gelaran Pemilihan Umum serta datangnya bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H mendatang. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, terjaminnya pasokan dan distribusi BBM sangat penting untuk menunjang kegiatan masyarakat.
“BPH Migas bertugas memastikan ketersediaan BBM itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Kita minta supaya Badan Usaha siap-siap, supaya stok BBM mencukupi,” terangnya dalam kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di kantor PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (7/2/24).
Erika yang didampingi Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Harya Adityawarman, juga menyoroti rencana shut down Kilang Balikpapan, turn around, dan tie in dari unit yang baru. “Tentu dari Kilang Cilacap ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan BBM yang tadinya dipenuhi oleh Kilang Balikpapan. Kita minta support dari Kilang Cilacap,” tegasnya.
Di samping itu, dirinya berharap Kilang Cilacap dapat mendukung kelestarian alam dengan menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan. “Di kawasan Jabodetabek tingkat emisinya sudah tinggi,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto melihat posisi strategis Kilang Cilacap yang menjadi bagian dari Refinery Development Master Plan (RDMP). Dari sisi kualitas produk yang dihasilkan, dirinya mengungkapkan Kilang Cilacap mampu memproduksi BBM dengan Research Octane Number (RON) yang tinggi.
“Sebagaimana hari-hari ini kita disibukkan dengan persoalan-persoalan lingkungan, termasuk dalam hal BBM,” ujarnya.
Dengan infrastruktur yang memadai, Sugeng berharap Cilacap dan Banyumas akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. “Dengan berbasis dari petrochemical industry, manufaktur, dan industri pengolahan,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan, pengembangan pemanfataan bahan bakar nabati sebagai campuran BBM di Indonesia telah menciptakan penghematan devisa. “Ke arah biodiesel dan atau nanti biofuel. Karena terbukti bisa mengurangi impor yang cukup signifikan. Kita punya tanaman kelapa sawit yang sangat banyak, produksi yang sangat besar, skala dunia,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman menyampaikan overview yang meliputi kontribusi PT KPI pada tahun 2023, proses bisnis, struktur organisasi, future refinery, reduksi emisi, dekarbonisasi, Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta peningkatan aspek keselamatan.
Turut hadir dalam kunjungan reses DPR RI ini, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding dan Rofiq Hananto, General Manager Refinery Unit IV Cilacap Edy Januari Utama, General Manager RDMP RU IV Cilacap Setyo Pitoyo.
*Peninjauan SPBU*
Setelah menghadiri kunjungan bersama DPR RI di Cilacap, BPH Migas meninjau salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah.
Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengutarakan bahwa pihaknya selalu mengingatkan kepada penyalur untuk melakukan improvement agar pendistribusian BBM, baik subsidi dan kompensasi tepat sasaran. “Solar dan Pertalite dapat disalurkan dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.
Eman juga memberi perhatian kepada pengawas SPBU agar selalu memantau aktivitas melalui CCTV. “Setiap saat perlu dilakukan pengecekan CCTV, apakah itu saat pergantian shift, ada 3 shift, karena waktu operasional SPBU ini 24 jam. Kita harapkan pengawas ikut melihat rekaman. Apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian SPBU ini untuk ditindaklanjuti,” urainya.
Hal serupa disampaikan Harya Adityawarman. Menurutnya, kapasitas penyimpanan data CCTV harus menjadi perhatian pengelola SPBU, karena didapati belum mencapai minimal 30 hari penyimpanan.
“Kita ingatkan untuk segera dibenahi. Kalau tidak dibenahi, tentunya BPH Migas akan berikan sanksi,” ungkapnya.
Dalam pemantauan ini, dirinya juga menemukan adanya penggunaan Surat Rekomendasi di SPBU yang belum sesuai standar. “Kita minta supaya nanti pelayanan di SPBU harusnya menggunakan Surat Rekomendasi yang standar, sesuai aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi pemantauan ini, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Tegal Mahfud Nadyo Hantoro dan Sales Branch Manager PT PPN Cilacap dan Banyumas Andi Arifin.
