BEKASI, news.devilo.co – Budi Gunadi Sadikin kembali ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan masa jabatan 2024 hingga 2029.
Beberapa pekerjaan rumah Kementerian Kesehatan kini telah menanti, salah satunya ialah membongkar praktik jaringan peredaran obat ilegal seperti obat keras terbatas (K).
Maraknya peredaran obat keras golongan HCI ini tak luput dari peran BPOM RI dan pihak kepolisian dalam memberangus jaringan obat keras tanpa Nomor Izin Edar (NIE) BPOM RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di wilayah hukum Polres Bekasi Kota misalnya yang berada di Jl. Patriot, Kranji persis depan Kelurahan Jakasampurna, Kota Bekasi.
Praktik perdagangan obat keras terbatas (K) dikategorikan cukup menggurita. Kartel pengedar obat keras terlihat jelas tak luput dari jerat hukum atau memang peredaran obat keras dijadikan lahan basah untuk meraup keuntungan semata bagi oknum tidak bertanggung jawab.
“Toko ini punya bos saya bang, jika ada hal apapun nanti bos yang mengurusi semuanya, Polsek dan Polres semua melalui bos saya,” ujar penjaga toko bernama Ari kepada news.devilo.co, Selasa (15/7/2025).
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat keras daftar G penggunanya harus diresepkan dokter.
Namun di Bekasi Kota obat keras seperti Tramadol, Heyximer, Aprazolam, Camlet marak diperjualkan dengan bebas kepada semua kalangan.
Tindakan memproduksi dan mendistribusikan produk ilegal melanggar pasal 196 dan/atau pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Sementara itu, narkotika adalah zat atau obat yang terbuat dari tanaman, bahan sintetis, atau semisintetis untuk menghilangkan rasa nyeri atau menurunkan kesadaran.
Codeine, morfin, tramadol, dan diazepam merupakan beberapa contoh obat golongan ini. Di pasar obat keras tersebut bisa dipastikan palsu.
Seperti Tramadol yang jelas berbeda pada kemasan yang terlihat polos alias obat palsu dan tidak memiliki Nomor Edar.
Menanggapi peredaran pil koplo, pemerhati kesehatan, yang juga sebagai pengamat kebijakan publik angkat bicara.
“Tentunya keterlibatan pihak Kepolisian harus dapat mempersempit ruang gerak pengedar pil koplo. Mengingat obat tersebut di jual di toko toko kosmetik atau mungkin peredaran pil koplo tersebut di jadikan peluang untuk meraup keuntungan, dengan adanya pemberitaan kemarin toko itu masih saja buka, padahal jelas ini perlu di pertanyakan,” pungkas Syamsul Jahidin.
