SPI Peringati Hari Tani Nasional 2025: Enam Tuntutan Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan

Jakarta, Suararealitas.co – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 menjadi tonggak penting bagi gerakan tani di Indonesia. Untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) turun ke jalan, menggelar aksi massa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Dengan membawa semangat perjuangan agraria yang telah diwariskan sejak era Undang-Undang Pokok Agraria 1960, SPI menuntut agar pemerintah segera menjalankan reforma agraria sejati sebagai fondasi kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Enam Tuntutan SPI

Dalam aksinya, SPI menyampaikan enam tuntutan pokok yang dianggap mendesak untuk diwujudkan diantaranya :

1. Penyelesaian menyeluruh konflik agraria yang dihadapi anggota SPI dan petani Indonesia, serta penghentian segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani.
2. Penetapan tanah-tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang saat ini tengah berjalan.
3. Revisi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani desa.
4. Revisi sejumlah regulasi, yaitu UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
5. Pencabutan UU Cipta Kerja yang dinilai menambah ketimpangan agraria, memperburuk ketergantungan impor pangan, serta menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat.
6. Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk menjamin keberlanjutan kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.

Mendesak Komitmen Politik Presiden

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa peringatan HTN 2025 berlangsung pada momen historis: tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, keberanian politik kepala negara sangat menentukan apakah reforma agraria akan benar-benar dijalankan atau sekadar janji dalam dokumen Asta Cita.

“Reforma agraria sejati sudah tercantum dalam Asta Cita. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata yang menunjukkan keberpihakan politik pada petani. Justru konflik agraria terus meningkat, petani gurem bertambah, dan ketimpangan semakin tajam. Inilah saatnya Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politiknya,” ujar Henry.

Fakta Ketimpangan Agraria

Data resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan rasio gini penguasaan tanah telah mencapai 0,58, salah satu yang tertinggi di Asia. Jumlah petani gurem pun terus bertambah. Dari sisi lapangan, SPI mencatat anggotanya terlibat dalam konflik agraria melibatkan 118.792 kepala keluarga dengan luas 537.062 hektare, berhadapan dengan pihak-pihak kuat mulai dari Perhutani, Dinas Kehutanan, perusahaan perkebunan, pengusaha besar, hingga militer.

“Tanpa reforma agraria sejati, ketimpangan ini hanya akan memperbesar kesenjangan sosial, memperlemah basis produksi pangan nasional, dan memicu konflik berkepanjangan,” tegas Henry.

Reforma Agraria sebagai Strategi Ekonomi Makro

SPI menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar isu keadilan sosial, tetapi juga strategi ekonomi makro yang menyentuh sektor fiskal, moneter, dan ketahanan pangan nasional.

Distribusi tanah yang adil akan memperkuat basis produksi pangan domestik, menekan impor, menjaga inflasi, dan memperbesar cadangan devisa. Dalam jangka panjang, reforma agraria diyakini memperluas basis pajak riil desa, mengurangi urbanisasi, memperkuat agroindustri nasional, sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-politik bangsa.

Gerakan Nasional dan Aksi Serentak di Daerah

Selain di Jakarta, ribuan anggota SPI dari berbagai daerah – mulai dari Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Purwakarta, hingga Indramayu – turut meramaikan aksi. Petani SPI di berbagai provinsi lain juga memperingati HTN dengan aksi di kantor pemerintah daerah, diskusi publik, hingga pembagian hasil panen kepada masyarakat.

Henry menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa reforma agraria sejati tidak boleh lagi ditunda.

“Janji reforma agraria dalam Asta Cita harus diwujudkan, bukan sekadar diucapkan. Presiden Prabowo memiliki kesempatan bersejarah untuk menorehkan legacy nasionalis yang berpihak pada petani dan rakyat. Jika dijalankan sungguh-sungguh, reforma agraria akan melahirkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial yang nyata,” pungkasnya.