Jakarta, Suararealitas.co -Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menegaskan komitmennya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah, sembari mendorong penguatan pengawasan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Raihan Fudloli, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Masyarakat HMI sekaligus Ketua Panitia kegiatan, dalam diskusi publik yang digelar sebagai tindak lanjut audiensi HMI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dasar kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah hari ini, melalui BPOM dan Badan Gizi Nasional, menjalankan serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Kami juga membuka ruang bagi akademisi untuk menyampaikan kajian rasional, kritik, dan usulan guna memperkuat program nasional tersebut,” ujar Raihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, diskusi publik ini bertujuan meninjau persoalan gizi secara komprehensif, termasuk menilai efektivitas MBG sebagai instrumen intervensi negara dalam menekan permasalahan gizi di masyarakat.
Menurut Raihan, forum ini bukan sekadar diskusi wacana, melainkan bagian dari rangkaian tindak lanjut komunikasi HMI dengan BPOM dan BGN. HMI ingin memastikan sejauh mana pemerintah melibatkan pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, dalam perumusan hingga implementasi program MBG.
“Kami ingin melihat apakah pemerintah benar-benar melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat sipil seperti PB HMI dan organisasi lainnya, agar program ini berjalan partisipatif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam konteks dukungan, Raihan menegaskan bahwa HMI mendukung MBG sebagai program prioritas nasional. Namun, dukungan tersebut disertai catatan kritis agar pelaksanaan MBG tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar menjamin kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan program.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah aspek pengawasan pangan. Raihan mengutip pernyataan Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar yang menegaskan bahwa target utama Program MBG adalah zero accident atau nol kasus keracunan pangan.
“Prof. Taruna menegaskan bahwa satu kasus keracunan saja sudah terlalu banyak. Targetnya jelas, zero accident. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan,” ujar Raihan.
Terkait pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan pelaksana, Raihan menilai negara tidak boleh sepenuhnya melepas tanggung jawab.
“Meski pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga, pemerintah harus tetap hadir. Pengawasan dan pendampingan tidak boleh dilepas begitu saja,” tegasnya.
Raihan menyoroti bahwa MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun menyimpan potensi ekonomi yang besar. Pengelolaan dapur MBG dinilai mampu menyerap puluhan tenaga kerja muda, menggerakkan ekonomi desa, serta membuka ruang partisipasi generasi muda secara luas.
Namun, ia mengingatkan adanya sejumlah persoalan yang perlu segera dikoreksi, mulai dari tata kelola dapur, disparitas kualitas layanan, hingga munculnya kasus keracunan siswa yang menuntut pengawasan ketat lintas lembaga.
“Program ini menyentuh langsung anak-anak kita. Karena itu, pengawasan BPOM dan Badan Gizi Nasional harus diperkuat agar tidak terjadi maladministrasi maupun praktik koruptif,” ujar Raihan.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar, perwakilan Badan Gizi Nasional Prof. Aida, serta akademisi kesehatan Dr. Ray Wagiu Batrawi. Para narasumber membahas pengawasan, tata kelola, serta dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap masyarakat.
Sementara itu, Dr. Ray Wagiu Batrawi menambahkan bahwa permasalahan gizi Indonesia masih menghadapi beban ganda, mulai dari stunting dan wasting hingga obesitas. Oleh karena itu, intervensi gizi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Ia menilai MBG lahir dari urgensi menurunkan angka stunting dan anemia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pangan, edukasi gizi, serta konsistensi pengawasan dari hulu hingga hilir.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga melindungi rakyat, khususnya dalam menyongsong target Indonesia Emas 2045.
Prof. Taruna memaparkan bahwa sekitar 80 persen penduduk Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi, yang mencerminkan ketimpangan pembangunan di tengah kekayaan sumber daya alam nasional.
Menurutnya, keamanan pangan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan MBG, sehingga BPOM terlibat penuh dalam pengawasan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga edukasi pangan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPOM dan PB HMI melalui nota kesepahaman (MoU) yang telah berjalan sejak 2025, termasuk pelibatan kader HMI sebagai relawan pengawasan pangan di berbagai daerah.
“Ini kerja bersama, bukan sekadar program pemerintah. HMI jangan menjadi penonton, tetapi ikut turun tangan mengawal masa depan generasi bangsa,” tegas Prof. Taruna
Diskusi PB HMI ini menegaskan bahwa ketahanan gizi bukan sekadar program sektoral, melainkan jalan strategis menuju Indonesia Emas yang sehat, adil, dan bermartabat.
