Jakarta, Suararealitas.co – Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa dan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas semata. Tanpa sistem pendidikan yang kuat dan berkeadilan, kualitas sumber daya manusia (SDM) akan tertinggal, sehingga melemahkan daya saing dan masa depan negara.
Hal tersebut disampaikan Prof. Asep Saefuddin, dalam sebuah diskusi mengenai arah kebijakan pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pendidikan tidak boleh berhenti pada slogan dan retorika, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN harus benar-benar dimanfaatkan untuk memastikan tidak ada lagi anak bangsa yang putus sekolah, tidak mampu membeli buku, maupun kehilangan harapan akibat keterbatasan akses pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau pendidikan hanya diperlakukan sebagai komoditas pembangunan, ia akan selalu kalah karena dianggap tidak menguntungkan. Padahal, negara dibangun oleh SDM, dan SDM hanya bisa dibangun melalui pendidikan yang beres,” tegasnya.
Prof. Asep menekankan bahwa pendidikan tidak semata-mata mengejar keunggulan akademik, tetapi juga harus berlandaskan nilai akhlakul karimah dan martabat. Pendidikan tanpa fondasi moral, menurutnya, berpotensi melahirkan individu cerdas namun justru merugikan negara.
“Orang bisa unggul secara intelektual, tetapi tanpa akhlak, kepintaran itu bisa disalahgunakan. Pendidikan harus melahirkan manusia pintar sekaligus bermartabat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan beasiswa pendidikan tinggi seperti LPDP yang dinilai masih terlalu bertumpu pada indikator akademik. Pendekatan tersebut, kata dia, berisiko menutup akses bagi peserta didik dari daerah tertinggal yang sejak awal belum memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
“Kalau ukurannya hanya siapa yang paling siap, daerah-daerah yang tertinggal tidak akan pernah terjangkau. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan afirmatif agar anak-anak di pelosok juga memiliki peluang yang adil,” katanya.
Selain itu, Prof. Asep mengkritisi lemahnya keterhubungan antara pendidikan tinggi dan dunia industri di Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan memasuki pasar kerja, bahkan tidak sedikit yang akhirnya terjebak penipuan atau terpaksa mencari peluang ke luar negeri.
“Pendidikan tinggi dan industri masih berjalan sendiri-sendiri. Lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ini harus disatukan dalam satu paket kebijakan,” ujarnya.
Ia mendorong agar industrialisasi nasional benar-benar berbasis di dalam negeri dengan memperkuat hilirisasi sektor-sektor strategis, khususnya pertanian dan perkebunan. Menurutnya, nilai tambah ekonomi hanya akan tercipta jika riset, pendidikan, dan industri terhubung dari hulu hingga hilir.
“Komoditas seperti sawit tidak cukup hanya dijual sebagai bahan mentah. Ia bisa diolah menjadi kosmetik, herbal, hingga berbagai produk bernilai tinggi. Di situlah peran pendidikan, riset, dan industri harus saling menopang,” pungkasnya.
