Badung, (15/9) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. Upaya ini dinilai secara tidak langsung juga bakal meningkatkan kualitas belanja desa.
Karena itulah Wempi mengapresiasi kegiatan Rapat Penguatan Stakeholder Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan P3PD Regional I Tahun 2023 di Ballroom Vouk Hotel and Suites Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (14/9/2023). Kegiatan tersebut diyakini akan berkontribusi terhadap upaya memperkuat dan membangun desa.
Berkaitan dengan kegiatan itu, Wempi menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan para stakeholder. Pertama, perlunya melakukan persiapan teknis dalam menjalankan program tersebut di tingkat provinsi secara rinci, yakni dengan mengalkulasi berbagai kebutuhan. Berikutnya, kegiatan pelatihan itu harus diselesaikan dengan tepat waktu, yakni selama sekitar 7 minggu. Ini mengingat beberapa bulan mendatang akan bebarengan dengan digelarnya Pemilu 2024.
“Sehubungan dengan hal tersebut, maka dimohon agar pemerintah daerah provinsi dapat segera menyampaikan rancangan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah kabupaten/kota lokus P3PD,” tambah Wempi.
Wempi menambahkan, guna memaksimalkan koordinasi pelaksanaan P3PD di daerah dan pusat, perlu dibentuk pula tim pelaksana P3PD daerah/sekretariat bersama (Sekber). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, bakal memfasilitasi pembentukan sekber di masing-masing provinsi melalui Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU).
Dia berharap, digelarnya rapat kali ini akan mampu menjaring masukan dari seluruh stakeholder untuk dijadikan sebagai salah satu acuan pelaksanaan pelatihan P3PD. “Saya percaya Bapak dan Ibu peserta rapat akan memberikan kontribusi terbaik yang signifikan demi suksesnya pelaksanaan dalam kegiatan ini. Untuk itu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama dan dukungan yang diberikan,” tambahnya.
Wempi menegaskan, pemerintah memiliki komitmen serius terhadap upaya pembangunan di desa. Alasannya desa memiliki peran yang vital bagi bangsa, salah satunya dalam memperkuat ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Presiden Joko Widodo, jelas Wempi, dalam berbagai kesempatan juga telah memberikan pengarahan untuk memperkuat desa agar ketersediaan pangan dapat tercukupi. Karena itu komitmen dalam memperkuat desa perlu terus digelorakan untuk menghadapi berbagai tantangan lainnya di masa depan.
“Desa menjadi aktor sukses dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 80 sekian ribu desa, kalau kita tidak gotong royong, kita tidak bekerja sama dengan baik maka sangat mustahil kita akan menyukseskan agenda besar kita dalam pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024,” tandasnya.
