WS Laoli Lapor Balik HR Oknum PNS BKD Walkot Jaksel Ke Polda Metro Jaya

Foto: Dokumentasi FWJI

JAKARTA – Suararealitas.com | Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta WS Laoli melaporkan HR (Hariyati) oknum PNS BKD Walikota Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya yang diduga telah menipu 18 calon KKI atau PJLP dengan nilai diatas 1 Miliar rupiah.

Laoli didampingi Advokat Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Julianta Sembiring melaporkan Hariyati terkait adanya dugaan kuat penipuan dan penggelapan seperti yang tertuang di dalam bukti LP dengan Nomor STTLP/B/3169/VI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juni 2023 lalu. 

“Benar kami telah melaporkan oknum PNS BKD Walikota Jakarta Selatan, Sdri Hariyati atas dugaan tindak pidana Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP,” kata Julianta melalui keterangan pers-nya di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Julianta mengatakan bahwa kliennya WS Laoli telah dicemarkan nama baiknya atas tuduhan pemerasan yang telah dilaporkan Hariyati ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2023 lalu. 

“Laporan kepolisian yang dibuat Hariyati di Polres Metro Jakarta Selatan terhadap WS Laoli tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan kami pastikan tidak adanya unsur pidana pemerasan, karena secara fakta hukum dan bukti – bukti yang ada pelapor telah mengarang peristiwa yang sebenarnya dilakukan oleh pelapor itu sendiri, namun disini pelapor menuding klien kami WS Laoli atas tuduhan pemerasan,” jelas Julianta.

Dia merinci tuduhan pemerasan yang dilaporkan Hariyati terkait peristiwa pengembalian uang sebesar Rp 40 juta dari Hariyati ke WS Laoli. Uang tersebut dikatakan Julianta adalah uang milik Rachman Ardyanto yang sebelumnya dijanjikan masuk Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dishub Provinsi DKI Jakarta.

“Klien kami WS Laoli pada tanggal 15 September 2021 telah mentransfer uang sebesar 40 juta ke Hariyati sesuai apa yang dimintanya jika ingin masuk kerja sebagai PJLP di Dishub DKI Jakarta. Sebenarnya yang diminta Hariyati 50 juta, namun yang 10 jutanya lagi klien kami bilang setelah SK turun baru diserahkan lagi sisanya yang 10 juta itu,” ulas Julianta. 

Sementara Laoli ketika ditemui wartawan di kantor Dishub DKI Jakarta pada 29 Juni 2023 lalu menyebut Hariyati telah melakukan banyak kebohongan dan membuat laporan palsu terhadap dirinya.

“Saya katakan bahwa Hariyati adalah oknum PNS yang sangat merusak citra Pemerintahan Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan. Dia telah banyak memberikan janji – janji kepada 18 orang calon KKI atau PJLP termasuk 3 CPNS dengan angka variasi masing – masing diatas Rp 40 juta,” ucap Laoli.

Bahkan Laoli menyebut tuduhan yang dilakukan Hariyati terhadap dirinya dan adik kandungnya Sadarman Laoli sangat tidak mendasar dan mengada – ngada. “Kejadian pengembalian uang sebesar 40 jt di Soto Kudus yang beralamat di Jalan Tebet Raya, No.10 RT 001/02 Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet Jaksel pada tanggal 7 Maret 2023 dibilangnya saya bersama adik saya memeras Hariyati. Saya tegaskan itu tidak benar. “Ungkapnya.

Laoli menjelaskan, uang 40 jt itu adalah uang yang pada tanggal 15 September 2021 lalu adalah uang permintaan dari Hariyati sebagai syarat memasukan orang menjadi KKI atau PJLP. 

“Wajarkan jika uang itu saya minta kembali, karena yang transfer bulan September 2021 lalu itu kan saya. Buktinya ada kok, bahkan ada saksi Eka Kurniawan dan Mayang pada saat Hariyati mengembalikan uang itu. Kok malah saya dilaporkan ke Polres Metro Jaksel atas tuduhan pemerasan. Lucu saja kok penyidik bisa ya menerima laporan Hariyati yang tidak memenuhi cukup bukti,” rinci Laoli.

Terkait hal itu, Laoli juga membantah laporan Hariyati ke Polres Metro Jaksel terhadap Sadarman Laoli. Dia menegaskan bahwa Sadarman yang merupakan adik kandung WS Laoli tidak pernah ada di lokasi Soto Kudus Tebet Barat Jaksel seperti yang dituduhkan Hariyati.

“Perlu dibuktikan itu kalau Sadarman Laoli tidak pernah ada di Soto Kudus Tebet Barat pada tanggal 7 Maret 2023. Jadi saya meminta penyidik Polres Metro Jaksel yang menerima serta menangani perkara ini harus  memahami betul peristiwa yang terjadi dan segera meng SP3 kan laporan Hariyati terhadap diri saya serta adik kandung saya Sadarman Laoli,” pinta WS Laoli.

Terpisah, ketika dikonfirmasi pada tanggal 30 Juni 2023 oleh wartawan melalui pesan whatsapp pribadi Haryati yang diketahui bekerja sebagai PNS BKD Walikota Jaksel tidak merespon sama sekali. Bahkan Hariyati telah memblockir pesan whatsapp pribadinya. (*SR/FWJI)

(Sumber: Forum Wartawan Jaya Indonesia)